Persma Anti Intervensi Birokrasi, Inilah Wujud Independensi

646
Sumber gambar: https://pixabay.com

Saya beruntung diberi kesempatan untuk membaca kembali buku ‘Sembilan Elemen Jurnalisme’, setelah satu tahun lebih buku itu bertumpuk dengan buku lain. Tidak lain sebabnya setelah membaca tulisan Muadz Albanna, blogger asal Palu. Ia aktif di LPM Produktif, Universitas Tadulako, angkatan 2013.

Judul tulisan nya menarik, ‘Independensi Persma, Ada tapi Lemah’. Tentu, sebagai pegiat pers mahasiswa (persma) saya merasa penting dan perlu untuk membacanya. Apakah ada kesalahan dalam praktik independensi persma selama ini? Jika memang ada tentu ada tawaran solusi dari kawan Palu yang menulis soal kegelisahannya.

Muadz menganggap persma.org sebagai media bersama pegiat pers mahasiswa menjadi sumber penyebar berita buruk, karena memuat berita pembredelan yang dialami persma oleh birokrasi kampus. Ia menilai hal ini menjadi penyebab ciutnya semangat kawan-kawan persma yang baru tumbuh di berbagai daerah. Dampaknya, tambah Muadz, pada arah gerak persma terkait independensi.

Opini Muadz membuat gelisah para pembaca, terutama saya. Terlebih dalam logika berpikir Muadz tentang berita pembredelan di persma.org, yang menurutnya merupakan fakta lemahnya persma karena mudah dipatahkan birokrasi kampus. Bukankah hal tersebut justru menunjukkan bahwa proses redaksi persma masih independen, sedangkan birokrasi kampus masih saja anti kritik.

Dalam tulisannya, Muadz seolah menempatkan diri sebagai awak persma senior, berjibun pengalaman mendapatkan kontrol dari kampus, dan menjadi independen sesuai opininya. Baru kemudian ia sangat percaya diri memberikan kritik dan saran atas kondisi independensi persma saat ini. Frasa ‘kita persma’ seakan menjadi representasi semua pegiat persma di Indonesia. Ada generalisasi posisi, sikap, dan kegundahan soal independensi.

Saya akan tenang dan bangga jika tulisan itu bercerita tentang kenaikan biaya pendidikan yang memberatkan mahasiswa di Universitas Tadulako. Bukan menceritakan soal independensi persma yang pada akhir zaman ini mulai hancur. Anehnya, ia tidak memberikan penjelasan rinci tentang kehancuran yang disebut. Malah melarikan logikanya pada soal administrasi kampus, tempat pegiat persma bernaung dan menjalani proses organisasinya.

Saya memaksa paham akan maksud tulisannya yang menghubungkan independensi persma dengan administrasi kampus, terutama dana. Sebagaimana makna gramatikal ‘independensi’ adalah bebas, merdeka dan berdiri sendiri. Mungkin ia ingin mengkritik pegiat persma yang berstatus unit kegiatan mahasiswa (UKM) di kampus, untuk tidak meminta dana yang sudah dianggarkan oleh pihak kampus. Jika dimaknai demikian, maka benar persma harus berdiri sendiri dan tepisah dari kampus.

Tapi, apakah benar seperti itu pemaknaan akan independensi? Bukankah itu pemakanaan yang dangkal dan jauh dari praktik jurnaslime?

Andreas Harsono dalam buku ‘Agama Saya adalah Jurnalisme’ menceritakan Homer Peas, seorang kawan dari Kovach, saat duduk dibangku sekolah menengah atas yang meniggal dalam medan tempur di Vietnam. Ini adalah efek dari sikap independen dari Kovach atas liputan ‘pembelian’ suara yang dilakukan oleh Peas untuk memenangkan John F. Kennedy melawan Richard Nixon pada 1960. Karena liputan Kovach lah, Peas diadili dan memlih masuk dinas militer ketimbang masuk penjara.

Artinya, independensi tidak mengenal teman dalam menulis sebuah fakta. Meski sebenarnya Kovach merasa sedih karena telah menyebut nama Peas dalam liputan itu. Tapi itu adalah pilihan yang tepat untuk kawan nya yang memilih terlibat dalam pembelian suara dan mencederai demokrasi.

Tidak berhenti di situ, keresahan H. Soffyan seorang pemimpin redaksi harian ‘Analisa Medan’ tentang suap kepada wartawan saat peliputan, saya rasa bukan masalah yang besar. Karena saat independensi sudah dimiliki oleh seorang wartawan makan suap tidak berarti.

Lain halnya dengan logika dari kawan Muadz. Ia memaknai anggaran dari kampus untuk UKM yang didalamnya pegiat persma adalah bentuk tidak independen. Apa benar kawan saya sedang sesat dalam berpikir. Dana UKM itu sudah diatur dalam pedoman organisasi yang dibuat oleh Dikti. Mau alasan dinaungi Kemenag, yayasan? Ya baca aturannya dong, jangan manja. Manfaatkan gawai kalian di tengah banjirnya informasi ini.

Lagi pula, independensi itu berjalan saat proses pembuatan berita. Bukan saat berita sudah terbit, mengudara, atau up load.

Persma selama ini berkutat dengan media cetak; majalah, buletin, mading, selebaran. Ketika birokrasi kampus -atau alumni sekalipun- berupaya mengintervensi isu-isu yang akan dikemas dalam bentuk berita, dari situlah independensi diperlukan. Persma yang independen akan menjaga agar tetap pada kemandirian ruang berpikir, sesuai kode etik persma dan elemen jurnalisme.

Apalagi selama pihak birokrasi kampus tidak melakukan intervensi terhadap proses redaksi media lembaga pers mahasiswa (LPM). Saya rasa independensi sudah terjaga dan cukup.

Hubungan anggaran dana dari kampus tidak termasuk dalam kategori suap seperti ketakutan Soffyan. Frasa kampungan macam ‘pengemis dana birokrasi’ adalah pembacaan cetek, tak berdasar dan barbar. “Jika ingin punya dana sendiri, silahkan buat perusahaan media sendiri,” kata seorang teman saya di sebuah diskusi.

Pada poin selanjutnya, dia menurunkan logika yang salah kaprah tentang makna independensi untuk diadopsi oleh persma se-Indonesia. Hal ini tentu akan menjadi evaluasi dan PR bagi pemerintahan Jokowi. Kekonyolan semakin menjadi saat dia menghubungkan salah kaprah ini dengan budaya, medan juang yang berbeda. Sejak kapan persma memiliki budaya yang berbeda? Sejak kapan pula medan juang berbeda? Ada baiknya mengkaji ulang buku putih pers mahasiswa.

Maggie Gallagher dalam buku ‘Sembilan Elemen Jurnalisme’ karya Kovach & Rosentiel menyatakan bahwa “jurnalisme meminta independensi dari faksi harus berada di atas semua budaya dan sejarah pribadi yang dibawa wartawan ke dalam pekerjaannya”. Implikasi nyatanya, latarbelakang personal dari wartawan akan menjadi sebatas informasi dalam menyusun fakta-fakta, bukan malah mendikte.

Keblingeran dalam berpikir kentara saat menganggap bahwa persma di belahan negeri ini mempunya spesifikasi gerak yang dititikberatkan pada sponshorship. Parahnya, memberikan solusi untuk melakukan harmonisasi dengan pemda/ pemkot/pemkab. Bentuknya mungkin seperti humas kampus. Janggalnya, ia mengungkapkan bahwa porsi kritik sedikit sambil menjaga hubungan baik. Bukankah Kovach & Rosentiel lewat Gallagher mengingatkan, wartawan itu berbeda dengan juru propaganda yang berprinsip ‘Gebuk dulu—usut belakangan’. Mereka mempunyai kewajiban menyampaikan fakta dengan sebenar-benarnya dan berjarak dengan narasumber.

“Wartawan harus tetap independen dari pihak yang mereka liput”

Jika masih memaksa persma untuk beranggapan bahwa independen didapat dari mandiri dana itu konyol, apa bedanya dengan organ mahasiswa Islam yang tahun lalu mencoreng dunia intelektual mahasiswa dengan aksi anarkisnya saat kongres. Terlebih menghabiskan dana tiga miliar itu dianggap wajar oleh alumninya. Semoga pers mahasiwa dan segala perhimpunan atau perkumpulan semacamnya tetap menjadi organisasi mahasiswa yang tak berduit, bisa independensi dari pihak manapun, dan bisa menjadi media alternatif.[]

  • Muhammad Ulum

    Duh, saya sedih membaca, memperhatikan, serta “menimbang”
    nalar pikir Bung Muadz itu – tapi saya memaklumi, barangkali dia sedang
    berimajinasi. Menurut analisa saya – dengan meminjam istilah Bung yang saya
    ucapkan dengan gaya khas Butet K di Sentilan Sentilun Metro TV – terhadap tulisannya di blognya (http://muadzalbanna.blogspot.co.id/2016/01/independensi-persma-ada-tapi-lemah.html), ada tiga hal yang saya garis bawahi, yakni sumber pendanaan Persma, arah gerak Persma (atau pergerakan Persma, menurut Bung Muadz), dan pengawalan isu. Ketiganya ketika ditarik pada satu kesimpulan bertumpu pada independensitas
    Persma.

    Pertama, soal sumber dana Persma. Kita tak perlu melakukan
    studi banding ke kampus mana pu terkait sumber dana ini. Sudah menjadi barang
    pasti, bahwa sumber pendanaan Persma dari Dikti/DIPA. Ini sebagaimana berlaku
    pula bagi Init Kegiatan Mahasiswa (UKM). Jadi dana Persma murni digelontorkan
    dari APBN, bukan dari alumni, sponshorship, instansi/lembaga pemerintahan. Di
    sini barangkali letak perbedaan antara Persma sebagai organisasi intra kampus
    dengan organisasi ekstra kampus. Meski pada akhirnya Persma perlu “mengemis”
    atau menjilat “pantat” untuk mencairkan dana tsb, menurut saya, bukan berarti
    “melacurkan” diri pada birokrasi kampus, melainkan mengambil haknya sendiri
    (Persma) yang telah diamanahkan oleh negara/rakyat.

    Kedua, arah gerak Persma. Persma tak bisa bergerak-gerik
    atau mendengungkan gaung pergerakan sehingga harus menyasar target di luar kampus,
    apa benar? Kalaulah saya pesimis, tentulah saya mengamini pandangan ini.
    Menurut saya, Persma merupakan proses awal menjadi “kuli tinta” yang medan
    kerjanya sangat luas, tidak melulu di dalam kampus melainkan di luar kampus,
    seperti Pemkab, DPRD, dan bikrorasi yang lain.

    Ketiga, pengawalan isu. Apabila ada Persma hanya mengawal isu
    di dalam kampus saja, anggaplah ini sebagai bentuk kegelisahan kita sebagai
    mahasiswa yang berproses di Persma, untuk menyelamatkan gerakan mahasiswa yang
    kini mulai melempem karena dininabobokkan oleh birokrasi kampus. Begitu pula
    ketika mengawal isu di luar kampus, anggaplah ini sebagai kesadaran kita
    sebagai mahasiswa yang sadar betul dengan tri-fungsi mahasiswa.

    Jadi, menurut analisa saya, tanpa mempertanyakan kadar independensitas
    Persma, Persma sudah kuat. Dalam setiap kerjanya sudah disertai dengan
    independensi yang utuh. Bahkan, saking kuatnya Persma sudah hidup harmonis
    dengan birokrasi kampus. Hanya saja birokrasi kampusnya tidak jarang lupa
    dengan etos profesionalitas. Karena, apabila tidak harmonis tentunya kampus
    akan melahirkan manusia barbar.

    Sekian “ocehan” saya yang tak bermutu ini. Mudah-mudahan apa yang saya
    sampaikan bisa dipahami para penggiat Persma di seluruh pelosok daerah yang
    merasakan kepesimisan berproses di Persma. Jadi tidak usah bingung lagi
    menentukan arah gerak (atau pergerakan, menurut Bung Muadz) Persma. Ideologi Persma
    tetap perlawanan, melawan tidak sembarang melawan karena kita sebagai awak
    Persma selalu dituntut menaati kode etik jurnalistik.

    Mari kita atur strategi perlawanan, karena tujuan melawan adalah menang.
    Kita sadar, perlawanan tidaklah instan, membangun independesi penuh atau utuh,
    tidak instan pula. Semua butuh tahap dan butuh yang “anget-anget”. Dan, mari
    kita nikmati setiap langkah perjuangan dengan perencanaan jangka panjang.

    Salam Pers Mahasiswa!

    Mari Berjejaring dan Saling Menguatkan!

  • Muhammad Ulum

    Duh, saya sedih membaca, memperhatikan, serta “menimbang”
    nalar pikir Bung Muadz itu. Menurut analisa saya – dengan meminjam istilah Bung
    yang saya ucapkan dengan gaya khas Butet K di Sentilan Sentilun Metro TV – terhadap tulisannya di blognya (http://muadzalbanna.blogspot.co.id/2016/01/independensi-persma-ada-tapi-lemah.html), ada tiga hal yang saya garis bawahi, yakni sumber pendanaan Persma, arah gerak Persma (atau pergerakan Persma, menurut Bung Muadz), dan pengawalan isu.
    Ketiganya ketika ditarik pada satu kesimpulan bertumpu pada independensitas
    Persma.

    Pertama, soal sumber dana Persma. Kita tak perlu melakukan
    studi banding ke kampus mana pu terkait sumber dana ini. Sudah menjadi barang
    pasti, bahwa sumber pendanaan Persma dari Dikti/DIPA. Ini sebagaimana berlaku
    pula bagi Init Kegiatan Mahasiswa (UKM). Jadi dana Persma murni digelontorkan
    dari APBN, bukan dari alumni, sponshorship, instansi/lembaga pemerintahan. Di sini
    barangkali letak perbedaan antara Persma sebagai organisasi intra kampus dengan
    organisasi ekstra kampus. Meski pada akhirnya Persma perlu “mengemis” atau menjilat
    “pantat” untuk mencairkan dana tsb, menurut saya, bukan berarti “melacurkan”
    diri pada birokrasi kampus, melainkan mengambil haknya sendiri (Persma) yang
    telah diamanahkan oleh negara/rakyat.

    Kedua, arah gerak Persma. Persma tak bisa bergerak-gerik
    atau mendengungkan gaung pergerakan sehingga harus menyasar target di luar
    kampus, apa benar? Kalaulah saya pesimis, tentulah saya mengamini pandangan
    ini. Menurut saya, Persma merupakan proses awal menjadi “kuli tinta” yang medan
    kerjanya sangat luas, tidak melulu di dalam kampus melainkan di luar kampus,
    seperti Pemkab, DPRD, dan bikrorasi yang lain.

    Ketiga, pengawalan isu. Apabila ada Persma hanya mengawal isu
    di dalam kampus saja, anggaplah ini sebagai bentuk kegelisahan kita sebagai
    mahasiswa yang berproses di Persma, untuk menyelamatkan gerakan mahasiswa yang
    kini mulai melempem karena dininabobokkan oleh birokrasi kampus. Begitu pula
    ketika mengawal isu di luar kampus, anggaplah ini sebagai kesadaran kita
    sebagai mahasiswa yang sadar betul dengan tri-fungsi mahasiswa.

    Jadi, menurut analisa saya, tanpa mempertanyakan kadar independensitas
    Persma, Persma sudah kuat. Dalam setiap kerjanya sudah disertai dengan
    independensi yang utuh. Bahkan, saking kuatnya Persma sudah hidup harmonis
    dengan birokrasi kampus. Hanya saja birokrasi kampusnya tidak jarang lupa
    dengan etos profesionalitas. Karena, apabila tidak harmonis tentunya kampus
    akan melahirkan manusia barbar.

    Sekian “ocehan” saya yang tak bermutu ini. Mudah-mudahan apa yang saya
    sampaikan bisa dipahami para penggiat Persma di seluruh pelosok daerah yang
    merasakan kepesimisan berproses di Persma. Jadi tidak usah bingung lagi
    menentukan arah gerak (atau pergerakan, menurut Bung Muadz) Persma. Ideologi Persma
    tetap perlawanan, melawan tidak sembarang melawan karena kita sebagai awak
    Persma selalu dituntut menaati kode etik jurnalistik.

    Mari kita atur strategi perlawanan, karena tujuan melawan adalah menang. Kita
    sadar, perlawanan tidaklah instan, membangun independesi penuh atau utuh, tidak
    instan pula. Semua butuh tahap dan butuh yang “anget-anget”. Dan, mari kita
    nikmati setiap langkah perjuangan dengan perencanaan jangka panjang.

    Salam Pers Mahasiswa!

    Mari Berjejaring dan Saling Menguatkan!

  • Muhammad Ulum

    Duh, saya sedih membaca, memperhatikan, serta “menimbang”
    nalar pikir Bung Muadz itu – tapi saya memaklumi, barangkali dia sedang berimajinasi. Menurut analisa saya – dengan meminjam istilah Bung
    yang saya ucapkan dengan gaya khas Butet K di Sentilan Sentilun Metro TV – terhadap tulisannya di blognya (http://muadzalbanna.blogspot.co.id/2016/01/independensi-persma-ada-tapi-lemah.html),
    ada tiga hal yang saya garis bawahi, yakni sumber pendanaan Persma, arah gerak
    Persma (atau pergerakan Persma, menurut Bung Muadz), dan pengawalan isu.
    Ketiganya ketika ditarik pada satu kesimpulan bertumpu pada independensitas
    Persma.

    Pertama, soal sumber dana Persma. Kita tak perlu melakukan
    studi banding ke kampus mana pu terkait sumber dana ini. Sudah menjadi barang
    pasti, bahwa sumber pendanaan Persma dari Dikti/DIPA. Ini sebagaimana berlaku
    pula bagi Init Kegiatan Mahasiswa (UKM). Jadi dana Persma murni digelontorkan
    dari APBN, bukan dari alumni, sponshorship, instansi/lembaga pemerintahan. Di sini
    barangkali letak perbedaan antara Persma sebagai organisasi intra kampus dengan
    organisasi ekstra kampus. Meski pada akhirnya Persma perlu “mengemis” atau menjilat
    “pantat” untuk mencairkan dana tsb, menurut saya, bukan berarti “melacurkan”
    diri pada birokrasi kampus, melainkan mengambil haknya sendiri (Persma) yang
    telah diamanahkan oleh negara/rakyat.

    Kedua, arah gerak Persma. Persma tak bisa bergerak-gerik
    atau mendengungkan gaung pergerakan sehingga harus menyasar target di luar
    kampus, apa benar? Kalaulah saya pesimis, tentulah saya mengamini pandangan
    ini. Menurut saya, Persma merupakan proses awal menjadi “kuli tinta” yang medan
    kerjanya sangat luas, tidak melulu di dalam kampus melainkan di luar kampus,
    seperti Pemkab, DPRD, dan bikrorasi yang lain.

    Ketiga, kawalan isu. Apabila ada Persma hanya mengawal isu
    di dalam kampus saja, anggaplah ini sebagai bentuk kegelisahan kita sebagai
    mahasiswa yang berproses di Persma, untuk menyelamatkan gerakan mahasiswa yang
    kini mulai melempem karena dininabobokkan oleh birokrasi kampus. Begitu pula
    ketika mengawal isu di luar kampus, anggaplah ini sebagai kesadaran kita
    sebagai mahasiswa yang sadar betul dengan tri-fungsi mahasiswa.

    Jadi, menurut analisa saya, tanpa mempertanyakan kadar independensitas
    Persma, Persma sudah kuat. Dalam setiap kerjanya sudah disertai dengan
    independensi yang utuh. Bahkan, saking kuatnya Persma sudah hidup harmonis
    dengan birokrasi kampus. Hanya saja birokrasi kampusnya tidak jarang lupa
    dengan etos profesionalitas. Karena, apabila tidak harmonis tentunya kampus
    akan melahirkan manusia barbar.

    Sekian “ocehan” saya yang tak bermutu ini. Mudah-mudahan apa yang saya
    sampaikan bisa dipahami para penggiat Persma di seluruh pelosok daerah yang
    merasakan kepesimisan berproses di Persma. Jadi tidak usah bingung lagi
    menentukan arah gerak (atau pergerakan, menurut Bung Muadz) Persma. Ideologi Persma
    tetap perlawanan, melawan tidak sembarang melawan karena kita sebagai awak
    Persma selalu dituntut menaati kode etik jurnalistik.

    Mari kita atur strategi perlawanan, karena tujuan melawan adalah menang. Kita
    sadar, perlawanan tidaklah instan, membangun independesi penuh atau utuh, tidak
    instan pula. Semua butuh tahap dan butuh yang “anget-anget”. Dan, mari kita
    nikmati setiap langkah perjuangan dengan perencanaan jangka panjang.

    Salam Pers Mahasiswa!

    Mari Berjejaring dan Saling Menguatkan!

  • Taufik Nurhidayat

    dahulu ketika masih bersua sama senior-senior saya, di tiap evaluasi nulis mesti ditekankan 3 hal, tolong bedakan antara: independen, netral, obyektif. Obyektif hanyalah metode, tidak netral (berpihak) adalah sikap, sedangkan independen itu sifat.

  • Pebri Tuwanto

    “Lagi pula, independensi itu berjalan saat proses pembuatan berita….”. independensi itu justru berasal jauh dr sebelum proses pembuatan berita BUKAN cm proses. Itu artinya independen mencakup media dan penulis beritanya juga. Berusaha seobjektif apapun beritanya kalau medianya/ penulisnya punya kepentingan/dapat pesanan ya tetap bakal dicap tidak independen. Kalau independen dilihat hanya dari proses ya jangan bilang kalau buletin2 dr pemda, pemkot dll itu humas mereka. (maaf lho kalau pendapat sy menyimpang dr teori2 dibuku2 itu)

    • Menarik komentar dari bung Pebri Tuwanto, bahwa independensi juga mulai ada jauh sebelum proses penulisan berita. Juga soal objektivitas berita. Namun yang perlu digarisbawahi mungkin pada poin independensi, yang jelas beda dengan objektivitas. Objektif, tentu saja dekat dengan netralitas. Menyajikan informasi yang imbang. Memangnya ada ya berita yang betul-betul disajikan secara objektif?

      • Pebri Tuwanto

        Tentu tidak ada berita yg objektif 100%, karena berita ditulis oleh manusia yg dipengaruhi oleh subjektifitasnya sendiri. Hanya patut diingat pula subjektifitas ada ukurannya, mulai dari ringan-sedang-berat. Sekarang tinggal pilih, mau yg ukuran mana? huehehe

        • menarik soal ukuran subjektifitas. oleh karenanya kita tidak boleh memedulikan bahkan membuang subjektifitas dalam tulisan. saya tidak dan belum pernah berdiskusi filsafat yang rumit tentang hal-hal otentik. saya sedang belajar jurnalisme dari nol wahai para senior. kawan Taufik adalah senior saya, pun dengan kawan Kholid dan Pebri Tuwanto. tapi ijinkan saya memurnikan jurnalisme ini. saya adalah kader hilaf-ah yang menolak segala hal yang menodai kemurnian jurnalisme. silahkan kawan Kholid bilang kalau berita tidak ada yang obyektif, atau subjektifitas ada ukuran nya. saya tekankan bahwa jurnalis sarat akan kepentingan itu bukan jurnalis, tapi corong bensin di pertigaan lampu merah, kuning dan hijau.
          hidup hilaf-ah!

          • Mohammad Sadam Husaen

            Sebuah kengerian 🙂